Presiden Prabowo Soroti Dampak Game Online, usai Ledakan di SMA 72 Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengaruh negatif gim daring terhadap perilaku remaja dan pelajar Indonesia. Ia menilai, sejumlah permainan digital bergenre tembak-menembak seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) berpotensi membentuk persepsi yang keliru tentang kekerasan, terutama di kalangan generasi muda yang masih dalam tahap perkembangan psikologis.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama Presiden di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (9/11/2025). Menurutnya, Presiden secara khusus meminta jajarannya meninjau lebih dalam soal pengaruh permainan online terhadap perilaku anak-anak.
“Beliau menyoroti bahwa beberapa game online dapat menanamkan kebiasaan atau pola pikir yang berpotensi mendorong tindakan kekerasan,” kata Prasetyo.
“Misalnya PUBG, di situ jenis-jenis senjata bisa dipelajari dengan mudah. Hal ini bisa membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah,” imbuhnya.
Kekhawatiran Atas Pengaruh Psikologis Game Kekerasan
Dalam penjelasannya, Prasetyo Hadi menyebut Presiden menilai bahwa paparan konten kekerasan dalam gim digital bisa memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan karakter anak. Prabowo menganggap bahwa permainan yang menampilkan simulasi pertempuran atau penggunaan senjata dapat membuat pemain muda lebih akrab dengan kekerasan, bahkan tanpa disadari menormalisasikannya.
“Ini bukan sekadar hiburan. Ketika anak-anak terbiasa melihat dan melakukan simulasi kekerasan, hal tersebut dapat memengaruhi cara berpikir dan emosi mereka,” jelas Prasetyo.
Ia menambahkan, Presiden meminta kementerian terkait untuk mencari cara membatasi akses terhadap game yang mengandung unsur kekerasan ekstrem serta memperkuat edukasi digital di sekolah-sekolah.
Kaitan dengan Kasus Ledakan di SMA 72 Jakarta
Sorotan Presiden terhadap game online muncul tak lama setelah peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, yang terjadi di kompleks Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan tersebut mengakibatkan 96 orang terluka, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pelaku insiden diduga merupakan seorang siswa sekolah tersebut. Temuan ini membuat pemerintah semakin waspada terhadap potensi pengaruh buruk dunia digital terhadap perilaku remaja.
Pemerintah menilai, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di dunia maya, termasuk penggunaan gim daring, perlu diperketat. “Presiden menekankan bahwa kejadian di SMA 72 menjadi pelajaran penting. Kita tidak boleh menyepelekan dampak dunia digital terhadap perilaku generasi muda,” ujar Prasetyo Hadi.
Langkah Antisipatif Pemerintah
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo meminta guru, tenaga pendidik, dan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku anak yang menunjukkan tanda-tanda menyimpang atau tertutup. Pemerintah juga sedang menyiapkan strategi nasional pencegahan kekerasan berbasis teknologi, yang melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kominfo, dan Kementerian Sosial.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar kegiatan sosial dan kebangsaan di kalangan pelajar kembali digiatkan. “Beliau mengingatkan agar karang taruna dan Pramuka dihidupkan kembali. Anak-anak perlu diarahkan pada kegiatan yang membangun karakter, solidaritas, dan empati sosial,” kata Prasetyo.
Rencana Pembatasan dan Reaksi Publik
Rencana pemerintah untuk membatasi permainan seperti PUBG memicu beragam reaksi. Di satu sisi, banyak orang tua dan pemerhati pendidikan mendukung langkah tersebut. Mereka menilai, pengawasan terhadap game online yang menampilkan kekerasan perlu diperketat karena anak-anak cenderung meniru hal-hal yang mereka lihat.
“Anak-anak sekarang mudah terpengaruh. Kalau tidak ada batasan, mereka bisa kehilangan empati karena terbiasa dengan kekerasan di dunia maya,” ujar Rina, seorang psikolog anak di Jakarta.
Namun di sisi lain, komunitas gamer dan pegiat digital menilai bahwa pembatasan bukanlah solusi utama. Mereka berpendapat bahwa pengawasan dari keluarga dan pendidikan karakter jauh lebih efektif dibanding melarang game tertentu.
“Game bukan penyebab utama kekerasan. Yang penting adalah literasi digital, edukasi, dan pendampingan dari orang tua,” kata Damar, perwakilan komunitas esports di Indonesia. Menurutnya, gim seperti PUBG juga memiliki sisi positif, seperti kerja sama tim, strategi, dan pengembangan refleks, selama dimainkan secara sehat dan terkendali.
Menjaga Generasi Muda di Era Digital
Terlepas dari perdebatan tersebut, langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif dunia digital yang semakin kompleks. Pemerintah menilai bahwa kebijakan terkait game online bukan sekadar pembatasan, tetapi juga upaya membangun kesadaran baru tentang tanggung jawab digital.
Prabowo menilai, di tengah kemajuan teknologi yang cepat, Indonesia harus mampu mengimbangi dengan pendidikan moral dan sosial yang kuat. “Teknologi tidak bisa dihentikan, tapi kita harus pastikan generasi muda tidak kehilangan arah,” ucap Prasetyo Hadi.
Saat ini, pemerintah berencana membentuk tim lintas lembaga untuk mengkaji lebih dalam dampak sosial dan psikologis dari gim-gim daring populer di Indonesia. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembatasan atau pengawasan konten game di masa depan.
Langkah Prabowo mendapat perhatian luas di publik. Meski belum ada keputusan resmi terkait bentuk pembatasan game seperti PUBG, arahan tersebut menandakan keseriusan pemerintah menghadapi tantangan baru di era digital — bagaimana menjaga anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang beretika, kritis, dan tetap berkarakter di tengah derasnya arus teknologi.
