Menkeu Soroti Coretax: Antara Kualitas Programmer Asing dan Kehebatan Peretas Lokal
Sistem administrasi perpajakan nasional, Coretax, kini tengah menjadi sorotan tajam Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara Negara ini secara terbuka mengakui bahwa sistem layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut masih jauh dari sempurna, bahkan menimbulkan berbagai gangguan signifikan bagi penggunanya. Perbaikan yang semula diperkirakan hanya memakan waktu satu bulan, ternyata meleset jauh dari target, mengungkap masalah-masalah struktural yang lebih dalam.
Purbaya menjelaskan bahwa pengguna Coretax sering kali menghadapi kendala seperti gagal login, sesi yang terputus, atau ketidakmampuan untuk melanjutkan pekerjaan karena time out di dalam sistem. “Eror artinya masih belum sempurna,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemenkeu pada Jumat, 24 Oktober 2025. Gangguan ini, meski terkesan sepele, sangat merugikan wajib pajak dan mengganggu efisiensi layanan perpajakan.
Kualitas Programmer Asing yang Mengecewakan
Salah satu masalah utama yang dibongkar Purbaya adalah kualitas program yang dibuat oleh perusahaan vendor asal Korea Selatan, konsorsium LG CNS-Qualysoft. Menkeu menilai hasil kerja programmer asing tersebut jauh di bawah standar yang diharapkan. Bahkan, ia secara blak-blakan menyebut bahwa kualitas kodenya hanya “selevel buatan lulusan SMA.”
Coretax, sebagai sistem yang kompleks, terdiri dari beberapa lapisan (layer). Purbaya menjelaskan, bagian perangkat lunak yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga ahli Indonesia, sebagian besar sudah berhasil diperbaiki oleh staf ahli teknologi yang direkrutnya. Namun, ada beberapa bagian inti yang masih dipegang oleh pihak ketiga, yakni konsorsium Korea Selatan tersebut. “Depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, yang di bawah yang di LG nggak bisa,” kata Purbaya, mengutip komentar timnya. Komentar “wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA” menunjukkan betapa rendahnya penilaian terhadap kualitas kode yang telah diberikan.
Kendala Kontrak dan Optimisme Pengalihan Penuh
Perbaikan menyeluruh sistem Coretax terhambat oleh adanya ikatan kontrak dengan konsorsium LG CNS-Qualysoft. Tim ahli yang dipekerjakan Purbaya belum bisa memperbaiki secara penuh karena akses mereka terbatas selama kontrak masih berjalan. Kontrak ini, yang telah berjalan selama empat tahun pembangunan sistem, akan berakhir pada Desember 2025.
Purbaya sangat optimistis bahwa begitu tim teknis Indonesia mendapatkan akses penuh pada awal tahun depan, seluruh pembenahan sistem Coretax akan rampung dalam waktu singkat. “Saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari-Februari udah selesai itu, Januari sudah selesai harusnya,” tegasnya. Targetnya, pada Januari atau Februari 2026, aspek keamanan dan infrastruktur sistem akan sepenuhnya di bawah kendali dan telah dioptimalkan oleh tenaga ahli dalam negeri. Ia menyoroti bahwa banyak perangkat mahal dan canggih yang telah dibeli, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Keterlibatan Ethical Hacker Indonesia dan Peningkatan Keamanan Siber
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem Coretax, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengajak para ethical hacker atau peretas etis terbaik Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan siber sistem pajak terintegrasi tersebut benar-benar tangguh melalui penetration testing atau uji bobol sistem.
Purbaya menegaskan bahwa talenta yang direkrut bukanlah peretas biasa, melainkan yang terbaik di kancah global. Ia menyebut salah satu di antaranya bahkan menduduki peringkat keenam dunia dalam kompetensi keamanan siber internasional dan kerap dipercaya perusahaan teknologi raksasa seperti Google untuk melakukan uji keamanan. “Orang Indonesia itu hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya,” ungkap Purbaya dengan bangga.
Komitmen dan kemampuan para ahli siber dalam negeri ini telah terbukti. Tim yang sama sebelumnya juga telah dipercaya untuk membenahi sistem keamanan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berkat kontribusi para ethical hacker tersebut, Purbaya melaporkan adanya peningkatan drastis pada tingkat keamanan siber Coretax. Skor keamanan yang sebelumnya hanya berada di level 30 dari skala 100, kini telah meloncat menjadi di atas 95, setara dengan kategori A+. “Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat dari D sampai E, jadi A+,” tandasnya.
Dengan peningkatan drastis ini, Purbaya menegaskan bahwa kebocoran data wajib pajak, yang sempat terjadi di masa lalu, “hampir pasti sudah tidak bisa lagi.” Penguatan tim internal juga tidak membebani APBN secara signifikan, hanya menambah biaya gaji staf yang dijadikan tenaga ahli IT.
Mengakhiri Ketergantungan Asing dan Mengandalkan SDM Lokal
Salah satu tujuan utama Purbaya adalah menghilangkan ketergantungan pada pihak asing dalam pengelolaan sistem Coretax. “Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.
Ia percaya penuh pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri dan akan fokus memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP). Dari hasil observasinya, tim PSIAP memiliki kecakapan yang memadai, hanya membutuhkan bimbingan terkait arah kerja. “Sebelumnya mereka enggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, enggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami enggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.
Dengan berakhirnya kontrak vendor asing dan pengalihan penuh kendali ke tangan ahli IT Indonesia, diharapkan sistem Coretax akan menjadi lebih stabil, aman, dan efisien. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan data perpajakan, yang merupakan aset paling sensitif negara, terlindungi dengan baik sekaligus menunjukkan kapasitas talenta digital Indonesia di kancah global.
