Jakarta, 1 September 2025 – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan tidak pernah ada skenario tersembunyi yang dikembangkan pemerintah untuk menerapkan darurat militer di tengah turbulensi politik usai unjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Pernyataan ini disampaikan langsung saat ia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
“Saya yakin tidak ada,” tegas Utut, merespons isu yang merebak di media sosial seputar kemungkinan terciptanya “cipta kondisi” demi legitimasi darurat militer
Rapat Tertutup Tidak Timbulkan Panik
Hari ini, Senin (1/9/2025), Komisi I DPR menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan kepala staf angkatan untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, bukan situasi keamanan sipil Utut menegaskan: “Enggak (bahas situasi nasional)… ini kan APBN. APBN kan siklus. Siklus harus pas mekanismenya…” Namun, ia juga menyebut bahwa situasi unjuk rasa dan aksi kerusuhan nasional turut menjadi bagian dari diskusi strategis menjaga stabilitas.
TNI dan Polri “Solid”, Bukan Ambil Alih Fungsi
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tendyo Budi Revita, turut membantah keras rumor skenario darurat militer. Ia menekankan bahwa TNI hanya terlibat dalam pengendalian demonstrasi atas permintaan, dan selaras dengan tugas Polri, bukan menggantikan
“Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” kata Tendyo, merujuk pada koordinasi solid antara Kapolri dan Panglima TNI pasca panggilan Presiden pada 30 Agustus lalu
Kisruh Tunjangan DPR Memicu Gelombang Protes
Kerusuhan di berbagai daerah dipicu oleh penolakan publik terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, bersamaan dengan kondisi ekonomi lesu dan ketimpangan sosial. Demontrasi itu dipicu pula oleh berbagai faktor intoleransi seperti biaya hidup tinggi, penolakan kenaikan pajak properti, hingga kejadian drone milik ojek online yang tewas karena diterjang taksi polisi yang sedang beraksi pengamanan
Protes ini pun meluas secara nasional sejak 25 Agustus, mencakup kerusuhan, vandalisme, dan bentrokan bersenjata di beberapa kota besar. Hingga 31 Agustus, tercatat ribuan orang diamankan dan beberapa korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan, meninggal akibat kecelakaan dengan kendaraan taktis polisi
Isu Darurat Militer: Dari Kekhawatiran Publik hingga Klarifikasi Resmi
Isu darurat militer sempat trending di platform seperti X. Beberapa organisasi peserta aksi meminta mundur dari barisan unjuk rasa karena khawatir situasi bisa dimanfaatkan untuk menjustifikasi langkah-langkah darurat. Namun, TwPihak TNI dan DPR secara resmi menyatakan tidak ada agenda seperti itu.
Utut pun menyerahkan semua komunikasi lebih lanjut kepada Wakil Panglima TNI, sembari menunggu penjelasan resmi. Tendyo Budi Revita menampik keras bahwa tentara akan mengambil alih peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
Menjaga Kepercayaan Publik: DPR Responsif Meredam Panasnya Situasi
Di tengah gejolak, Presiden Prabowo Subianto turut angkat bicara, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan terus menjaga persatuan. Di sisi lain, DPR mulai mengambil langkah strategis: menangguhkan beberapa anggota DPR yang turut memicu kemarahan publik—seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Adies Kadir—serta mengevaluasi kebijakan tunjangan secara serius
Kesimpulan: Tidak Ada “Skenario Gelap”, Fokus Pemulihan Stabilitas
- Tidak ada skenario darurat militer, demikian tegas Ketua Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI. Keduanya sepakat bahwa apa yang terjadi adalah respons hukum terhadap kerusuhan, bukan pengalihan kekuasaan.
- Rapat tertutup DPR hari ini membahas APBN 2026, menyiratkan fokus pada keberlanjutan fungsi negara, bukan isu keamanan sipil.
- TNI hadir atas koordinasi resmi, dan tidak mengambil alih otoritas Polri dalam konteks pengamanan unjuk rasa.
- Situasi memanas akibat kepekaan publik terhadap ketimpangan dan sentimen elit, namun dijawab lewat penangguhan anggota DPR kontroversial dan evaluasi besaran tunjangan.
