Jakarta, 31 Agustus 2025 – Krisis politik paling memanas sejak menjabat sebagai presiden bagi Prabowo Subianto akhirnya mencapai titik balik setelah gelombang demonstrasi menjalar luas dan menimbulkan enam korban jiwa. Di hadapan pimpinan lembaga tinggi negara dan para ketua umum partai, Presiden mengumumkan langkah konkret: pencabutan tunjangan rumah mewah sebesar Rp 50 juta per bulan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah publik tak kunjung puas meski larut dalam demonstrasi yang berakhir ricuh dan berdarah—pergantian suhu politik yang mendesak dan penuh tekanan
Awal Gejolak: Bonus yang Tajam di Tengah Austerity
Rencana pemberian tunjangan sebesar Rp 50 juta / bulan bagi setiap anggota DPR periode 2024–2029 memicu kemarahan nasional. Angka ini setara hampir sepuluh kali upah minimum Jakarta dan mencuat di tengah masyarakat yang kian berat memikul beban ekonomi. Meskipun para legislator menegaskan bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku antara Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebagai kompensasi penghapusan rumah jabatan, publik menilai ini menandai ketimpangan tajam yang menyayat.
Protes Memuncak: Demo Bernama “Indonesia Gelap” Berujung Ricuh
Pada 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi di gedung DPR/MPR RI dengan tajuk “Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai”. Mereka menuntut penghentian tunjangan mewah legislatif—namun berujung bentrok hebat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata dan water cannon, meredam nostalgia harapan yang berubah menjadi amarah di tengah jalur tol macet dan kericuhan yang merembet ke kawasan Senayan dan Gelora Bung Karno.
Ketika performa warga berubah menjadi kekerasan, dengan pembakaran fasilitas publik dan memburuknya keamanan, publik menuntut negara mendengar rasa sakit mereka. Tuntutan itu akhirnya sampai ke pintu istana: Presiden Prabowo menganggap protes adalah aspirasi hak warga, tetapi anarkisme adalah ancaman serius negara.
Titik Balik Presiden: Pengumuman Penarikan Tunjangan dan Larangan Perjalanan
Pada 31 Agustus, Prabowo Subianto membatalkan kunjungan kenegaraan ke China dan menggandeng tokoh-tokoh politik serta agama dalam pertemuan krusial di Kompleks Istana Merdeka. Ia menyatakan bahwa “para pimpinan DPR telah sepakat mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.” Ia pun menyampaikan penegasan bahwa pihak partai akan memberi sanksi tegas kepada anggota yang menyulut keributan—sebuah gelombang baru disiplin legislator mulai diinisiasi.
Kerusuhan dan Dampak Politik-Ekonomi
Demo yang bertransformasi menjadi kerusuhan telah menewaskan sedikitnya lima hingga enam warga—termasuk seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan, yang tewas terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi. Rumah menteri, seperti Sri Mulyani, dan fasilitas publik di Makassar menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan. Informasi ini meresap hingga ke investor: bursa saham Jakarta terpukul dan rupiah melemah. Pemerintah memperingatkan bahwa tindakan anarkis dapat ditafsir sebagai penghianatan terhadap negara.
Reformasi Sistem, Suara Rakyat Didengar
Dalam pengumuman tersebut, Presiden juga menugaskan DPR untuk membuka dialog langsung dengan perwakilan masyarakat—mulai dari tokoh agama, mahasiswa, sampai gerakan sipil—untuk menyelaraskan jalannya pemerintahan dan aspirasi publik. Ini sinyal awal bahwa relasi rakyat-legislatif hendak direposisi ke jalur komunikasi — bukan konfrontasi.
Kesimpulan: Krisis Menjadi Pembuka Jalan Reformasi
Ledakan sosial selama Agustus 2025 membuka lembaran penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dari pemberian tunjangan kontroversial hingga demonstrasi memanas, kini berbuah deklarasi presiden yang mengubah arah kebijakan legislatif. Pencabutan tunjangan dan moratorium perjalanan dinas menjadi kunci untuk meredam gejolak. Namun lebih dari itu, metode transparansi serta respons publik melalui protes—meski dengan konsekuensi tragis—membangun ruang perbaikan sistem: lebih adil, lebih didengar, dan lebih menjawab kebutuhan rakyat.
